Gempar! Bupati Rejang Lebong dan Wakilnya Terjaring OTT

AK News - Rejang Lebong, Bengkulu – Setelah marak OTT terhadap sejumlah LSM di Bengkulu, terutama kasus OTT LSM di Rejang Lebong, kini giliran Bupati Rejang Lebong M. Fikri Thobari bersama Wakil Bupati Hendri Praja yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Penangkapan dilakukan pada Senin, 9 Maret 2026. Tim KPK bergerak cepat di wilayah Rejang Lebong dan mengamankan tujuh orang, termasuk pejabat teknis serta pihak swasta. Malam harinya, ruang kerja bupati dan wakil bupati langsung disegel oleh penyidik KPK.  

Selasa pagi, para pihak yang diamankan diterbangkan ke Jakarta menggunakan Batik Air ID 6819 menuju Gedung Merah Putih KPK. Di sana, mereka menjalani pemeriksaan intensif. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan ini dan menyebut barang bukti berupa uang tunai, telepon genggam, serta dokumen proyek telah diamankan untuk memperkuat penyidikan.  

Modus yang diduga digunakan adalah pemberian uang tunai sebagai “fee proyek”. Uang tersebut diduga diberikan oleh pihak swasta kepada pejabat daerah untuk melancarkan proses tender dan pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dokumen proyek yang disita menjadi bukti awal adanya pengaturan tender yang melibatkan pejabat eksekutif dan jaringan swasta.  

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak sesuai KUHAP. Hingga kini, pemeriksaan masih berlangsung. Publik menunggu kepastian apakah Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong akan ditetapkan sebagai tersangka.  

Kasus ini menambah daftar panjang pejabat daerah Bengkulu yang terjerat OTT. Sebelumnya, sejumlah LSM di Bengkulu juga pernah diamankan dalam kasus serupa. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam, karena menunjukkan lemahnya integritas kepemimpinan di tingkat daerah. Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan tegas. Banyak pihak menilai OTT kali ini menjadi pukulan telak bagi citra pemerintahan Rejang Lebong. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin menurun, dan kasus ini berpotensi membuka jaringan politik serta bisnis yang lebih luas di Bengkulu. (NN)